Bencana tidak bersifat netral gender. Hal inilah yang dialami oleh Priskastevani (29) ketika gempa bumi berkekuatan 7,5 magnitudo dan tsunami melanda desanya di Sigi, Sulawesi Tengah, pada tahun 2018. Di tempat pengungsian darurat, ia harus tidur di ruang yang sama dengan keluarga lain, termasuk laki-laki, yang membuatnya merasa tidak aman dan tidak nyaman. Ia juga kesulitan mengakses air bersih dan pembalut menstruasi selama masa darurat.
Meskipun bencana berdampak berbeda pada perempuan, Priska dan perempuan lain di desanya jarang dilibatkan dalam diskusi terkait kebencanaan. Situasi ini mulai berubah setelah IPAS Indonesia memperkenalkan proyek CERAH (Climate Emergency, Reproductive Rights and Health) pada November 2024. Priska dan perempuan lainnya mulai menyuarakan kebutuhan mereka, khususnya yang berkaitan dengan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) dalam situasi darurat.
“Kami membicarakan apa saja yang kami butuhkan saat bencana. Misalnya, saat banjir kami membutuhkan toilet terpisah untuk laki-laki dan perempuan, pembalut menstruasi, serta alat kontrasepsi,” kenangnya.
Priskastevani bersama kelompok perempuan di desanya juga terlibat dalam pemetaan kebutuhan perempuan saat bencana. Melalui diskusi tersebut, ia menyadari bahwa kebutuhan perempuan tidaklah seragam.
“Perempuan yang sudah menikah memiliki kebutuhan yang berbeda dengan perempuan lajang seperti saya. Usia juga berpengaruh, remaja pun memiliki kebutuhan yang berbeda,” ujarnya.
Setelah daftar kebutuhan tersebut disusun, Priska dan kelompok perempuan mempresentasikan temuan mereka kepada para pemimpin desa. Mereka berharap kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat dimasukkan dalam perencanaan penggunaan dana desa.
Memberdayakan Perempuan untuk Bersuara
Mitra pelaksana Yayasan IPAS Indonesia, Yayasan Merah Putih (YMP), mendukung gerakan ini dengan meningkatkan kesadaran masyarakat desa tentang keterkaitan antara gender, bencana, dan HKSR.
“Kami bekerja bersama local champions untuk mengidentifikasi dan menguatkan suara perempuan, termasuk remaja perempuan. Kami juga berupaya mendekatkan dialog dengan konteks keseharian mereka serta mendorong perempuan agar berani bersuara,” ujar Ferra Rifni Nusa, Manajer Proyek YMP.
Salah satu tantangan utama, jelasnya, adalah kesenjangan pengetahuan.
“Ada perempuan yang bisa berbicara dengan percaya diri karena sudah memahami isu-isu ini. Namun, ada juga yang merasa malu karena pengetahuannya masih terbatas,” tambahnya.
Dalam diskusi, perempuan tidak hanya membahas kebutuhan HKSR mereka, tetapi juga memikirkan dampak jika fasilitas kesehatan rusak akibat bencana. Akses terhadap air bersih menjadi salah satu prioritas utama.
“Ketika komunitas memetakan kebutuhannya, kami melihat perbedaan yang sangat besar. Mereka yang tinggal dekat fasilitas kesehatan tentu lebih mudah mengakses layanan. Namun bagi perempuan di wilayah terpencil dan rawan longsor, jarak menuju fasilitas kesehatan menjadi tantangan serius. Saat banjir atau longsor dan akses jalan terputus, apa yang terjadi jika seorang ibu hendak melahirkan?” jelas Ferra.
Memastikan Suara Perempuan Didengar
YMP juga melibatkan para kepala desa untuk membangun komitmen di tingkat yang lebih tinggi dalam pemenuhan kebutuhan perempuan pada saat tanggap darurat bencana. Para pemimpin lokal diundang ke dalam seminar untuk mendiskusikan dampak bencana terhadap perempuan, dengan harapan dapat meningkatkan pemahaman dan dukungan mereka.
“Dari 14 desa, baru satu kepala desa yang merespons secara positif terhadap kebutuhan perempuan,” ungkap Ferra.
Dari pengalaman ini, YMP belajar bahwa keberanian perempuan untuk bersuara saja tidaklah cukup. Diperlukan pula pengambil keputusan yang mau mendengar dan bertindak agar kebutuhan perempuan benar-benar dimasukkan dalam perencanaan kebencanaan. Oleh karena itu, kapasitas perempuan lokal perlu terus diperkuat agar mereka mampu memengaruhi para pengambil kebijakan.
Perjalanan Priska mengingatkan kita bahwa perempuan adalah pemimpin dalam membangun ketangguhan komunitas dan mendorong kesetaraan gender. Dengan memperkuat suara mereka dan memastikan kebutuhan mereka didengar, kita dapat menciptakan respons bencana yang lebih aman dan inklusif bagi semua. Perubahan ini memang membutuhkan waktu, namun setiap langkah membawa kita lebih dekat pada komunitas di mana hak dan keselamatan perempuan benar-benar terlindungi.
