
Kupang, NTT – Yayasan IPAS Indonesia mendukung pelaksanaan supervisi fasilitatif untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan reproduksi, khususnya kontrasepsi dan Asuhan Pasca Keguguran (APK), melalui proyek TAKENUSA (Tekad Bersama untuk Kesehatan Perempuan Nusa Tenggara).
Kegiatan ini berlangsung pada 19 September hingga 22 Oktober 2025 di tujuh puskesmas yang tersebar di Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, dan Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Supervisi fasilitatif merupakan bagian dari rencana kerja dinas kesehatan untuk meningkatkan mutu layanan. Melalui proyek TAKENUSA, Yayasan IPAS Indonesia terlibat dalam pembuatan alat bantu supervisi untuk memetakan aspek yang perlu ditingkatkan dan ditindaklanjuti terkait layanan kontrasepsi dan APK.
Sebelumnya, 90 bidan telah mendapatkan pelatihan kontrasepsi dan 50 tenaga kesehatan dilatih APK. Supervisi ini menjadi tindak lanjut untuk memastikan keterampilan yang diperoleh diterapkan di fasilitas kesehatan.
Kegiatan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama mencakup observasi layanan, coaching, dan penyusunan rencana aksi perbaikan. Tahap kedua berfokus pada implementasi rencana tersebut agar layanan semakin berkualitas.

Staf Bidang Kesehatan Masyarakat sekaligus Pengelola Program Kesehatan Ibu dan Anak Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Emilia Hamid, Amd.Keb, mengatakan, ia terlibat dalam menyiapkan alat supervisi fasilitatif. Ia juga terlibat dalam proses pelaporan dan juga diseminasi hasil.
“Kegiatan supervisi fasilitatif ini sangat efektif dilakukan untuk memantau kualitas layanan di fasilitas kesehatan (faskes) melalui tatap muka, terutama pemantauan terkait sarana dan prasarana dan situasi pelayanan yang dilakukan serta dapat memberikan bimbingan teknis kepada tenaga kesehatan di faskes yang dikunjungi,” ujarnya.
Bidan Mery Patnay, A.md, Keb dari Puskesmas Oinlasi, Kabupaten Timor Tengah Selatan, mengungkapkan bahwa pendekatan fasilitatif membuat peserta lebih nyaman.

“Biasanya supervisi itu bikin kami sedikit tegang. Tapi kali ini kami merasa didengar. Kami juga bisa cerita kendala kami tanpa rasa kuatir disalahkan. Kami akhirnya bisa bicara soal kesulitan kami. Bukan karena kami tidak mau bekerja sesuai standard, tapi karena kadang sistemnya belum mendukung,” kenangnya.
Hal senada disampaikan dr. Devi Shintia Muni dari puskesmas yang sama. Ia mengapresiasi adanya sesi praktik ulang (drill) penggunaan Aspirasi Vakum Manual (AVM).
“Saya tidak membayangkan akan ada drill pemasangan AVM – salah satu alat yang digunakan dalam layanan keguguran) ketika ada kegiatan supervisi kali ini. Proses ini merupakan hal yang baik karena pasca pelatihan APK saya belum pernah memberikan pelayanan pasien dengan menggunakan AVM. Dengan drill kasus ini, mengingatkan kembali saya bagaimana cara penggunaan AVM,” ujarnya.
Perwakilan Dinas Kesehatan Flores Timur, Scolastika Konsita, menilai kegiatan ini membantu pemerintah memahami tantangan layanan kontrasepsi dan APK, mulai dari sistem kesehatan, ketersediaan obat, hingga komunikasi.
“Sekarang kami punya gambaran nyata dari lapangan. Kegiatan Sufas ini sangat membantu untuk perencanaan dan penganggaran ke depan karena memberi kami gambaran nyata kondisi lapangan dan sudah tentu sangat membantu dalam menyusun kebijakan yang lebih responsif,” ungkapnya.
Koordinator Proyek TAKENUSA, Stefanus Bere, menegaskan hasil dari supervisi fasilitatif ini perlu dikuatkan kembali terutama untuk tata kelola dan standar pelayanannya.

“Semua kebutuhan tindak lanjut dari supervisi fasilitatif ini perlu diintegrasikan ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah serta didukung oleh sistem pencatatan dan pelaporan yang rapi,” tegasnya.
Ke depan, Yayasan IPAS Indonesia akan mendampingi Dinas Kesehatan kabupaten dalam proses monitoring Rencana Tindak Lanjut berdasarkan temuan supervisi tahap pertama, sekaligus mendukung pendokumentasian perubahan yang akan dinilai pada tahap kedua.
“Yayasan IPAS Indonesia juga akan melaksanakan kegiatan clinical coaching dan mentoring untuk memperkuat keterampilan klinis dalam pemberian layanan APK dan kontrasepsi. Selain itu, penguatan juga akan diberikan terkait keterampilan komunikasi empatik dan efektif agar layanan berpusat pada pasien,” pungkas Stefanus.


