Sukoharjo – Pemerintah Kabupaten Sukoharjo terus berupaya untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan. Bertepatan dengan peringatan Hari Ibu yang jatuh pada bulan Desember dan juga 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP), pemerintah mengajak masyarakat untuk memberikan perhatian akan pentingnya eksistensi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan.
Hal itu disampaikan oleh Bupati Sukoharjo Etik Suryani yang diwakilkan oleh Sekretaris Daerah Widodo dalam acara EmpowerHer: Mengangkat Suara Terpendam, Melawan Kekerasan, di Gedung Menara Wijaya, 4 Desember 2023. Acara ini merupakan kolaborasi antara Pemda Kabupaten Sukoharjo dengan SPEK-HAM Surakarta dan Yayasan Inisiatif Perubahan Akses menuju Sehat (IPAS) Indonesia yang didukung oleh Pemerintah Kanada.
Bupati Sukoharjo menyampaikan, peringatan ini menjadi tombak untuk memajukan kehidupan bangsa karena perempuan di Indonesia memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan seperti di sektor ekonomi, sosial, dan budaya untuk pembangunan yang berkelanjutan.
“Pada peringatan Hari Ibu kali ini bebarengan dengan kampanye 16 HAKTP yang merupakan kampanye internasional untuk mendorong upaya penghapusan kekerasan bagi seluruh perempuan di dunia. Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM. Oleh karena itu, saya mengharap perempuan Indonesia dapat meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan kemampuannya. Perempuan juga harus saling membantu dan mengapresiasi. Bersama perempuan, kita wujudkan Indonesia emas 2024,” ujarnya.
Nur Jannah, National Program Manager Yayasan IPAS Indonesia, mengapresiasi upaya pemerintah Sukoharjo dalam memberantas kekerasan terhadap perempuan. Di antaranya adalah peningkatan kapasitas dalam menangani kasus kekerasan yang dilakukan oleh Dinas PPKBP3A Kabupaten Sukoharjo. Untuk mendukung pemerintah dalam menangani kekerasan seksual yang komprehensif, ia juga memperkenalkan program ARUNIKA yang akan dilakukan selama 3,5 tahun kedepan di Sukoharjo
“ARUNIKA mendukung Pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk memastikan perempuan berdaya dan bebas kekerasan, terutama kekerasan seksual. Program ini bertujuan untuk mendorong modeling layanan dalam mengimplementasikan turunan dari UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS),” ujarnya.
Program tersebut didukung oleh Pemerintah Kanada yang akan dilaksanakan di Sukoharjo bersama dengan Yayasan IPAS Indonesia dan mitra lokal. Novi Anggriani, Senior International Assistance Officer Embassy of Canada to Indonesia, menegaskan mencegah dan merespons kekerasan seksual berbasis gender merupakan prioritas dalam kebijakan bantuan internasional pemerintah Kanada.
“Pemerintah Kanada berkomitmen untuk bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mencegah kekerasan seksual dan berbasis gender serta memberikan dukungan yang lebih baik bagi para penyintas. Mari kita bekerja sama untuk melindungi dan memajukan hak-hak perempuan,” tegas Novi.
Dalam kegiatan ini, sejumlah stakeholder, di antaranya adalah Sekda Sukoharjo, Dinas PPKBP3A, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, TP-PKK, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, menandatangani komitmen bersama untuk mewujudkan Kabupaten Sukoharjo bebas dari kekerasan seksual.
